APBN Tak Cukup, TP Rachmat Bantu Negara Sediakan Hunian Rakyat
Di tengah keterbatasan anggaran negara untuk pembangunan perumahan rakyat, perusahaan besar mulai menunjukkan komitmennya melalui skema Corporate Social Responsibility(CSR). Salah satu yang menonjol adalah PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG), perusahaan milik pengusaha nasional TP Rachmat, yang secara resmi mengalokasikan dana CSR untuk sektor perumahan.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam rapat bersama DPR. Ia menyebut TAPG sebagai contoh konkret dunia usaha yang berperan aktif membantu pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
“Perusahaan Triputra milik Bapak TP Rachmat melalui RUPS-nya sudah memutuskan secara resmi mengalokasikan anggaran CSR untuk perumahan. Ini contoh perusahaan besar yang memiliki komitmen terhadap masalah perumahan rakyat,” ujar Maruarar, Senin (29/5/2025).
Baca Juga: Emiten Sawit Tp Rachmat (TAPG) Kantongi Rp195,35 Miliar dari Dividen Anak Usaha
Langkah TAPG dinilai sebagai bagian dari terobosan yang tengah didorong Kementerian PKP untuk mengatasi tantangan besar dalam penyediaan perumahan, mengingat hanya sekitar 9% kebutuhan pendanaan dapat dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, sekitar 91%, harus dicari melalui sumber pembiayaan alternatif, termasuk investasi swasta dan CSR.
Maruarar menegaskan pihaknya terus melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan besar, terutama yang terdaftar di pasar modal, agar meniru langkah TAPG. Keterlibatan sektor swasta dinilai sangat krusial dalam mengatasi backlogperumahan nasional.
“Kami terus bergerilya agar semakin banyak perusahaan melakukan hal serupa. Ini bukan hanya soal tanggung jawab sosial, tapi investasi sosial jangka panjang,” tegasnya.
Baca Juga: Maruarar Pasang Badan: 'Gagal 3 Juta Rumah? Saya Siap Di-reshuffle'
Langkah TAPG dinilai sebagai bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta dapat menjadi solusi konkret dalam pembangunan perumahan rakyat.
Berdasarkan pantauan Warta Ekonomi, TAPG tidak merinci secara detail bentuk komitmennya terhadap program Kementerian PKP. Namun, berdasarkan keterbukaan informasi, perusahaan tersebut mencantumkan komitmen keberlanjutan melalui program sosial dan ketahanan pangan.
“Komitmen keberlanjutan perseroan tercermin dari berbagai upaya strategis yang selaras dengan amanat Asta Cita Pemerintah, salah satunya akan dilakukan melalui renovasi rumah dan penyediaan fasilitas sanitasi agar rumah layak huni,” kata Joni Tjeng, Corporate Secretary TAPG, dikutip Selasa (20/5/2025).
Tahun lalu, TAPG juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat di wilayah tersebut.
(责任编辑:百科)
Bursa Eropa Menguat, Investor Dihantui Dampak Turunnya Peringkat Kredit AS
Rumah Lurah di Lampung Dibakar Massa, Ini Dugaan Perkara yang Bikin Amarah Warga Memuncak!
Bukan Soal Politik! Ini Alasan Pramono Anung Rombak Pejabat DKI Secara Besar
Gercep! Klaim Saldo DANA Kaget Ratusan Ribu dari Donatur Hari Ini
Ini Sebab dan Cara Mengatasi Mobil Overheat
- Peran Azis Syamsudin Dalam Kasus Suap Mantan Bupati Kutai Dibeberkan JPU
- Pecah! Premiere Mission: Impossible The Final Reckoning Sukses Raih Tepuk Tangan Penonton
- Rumah Lurah di Lampung Dibakar Massa, Ini Dugaan Perkara yang Bikin Amarah Warga Memuncak!
- 5 Tahun Berturut
- Studi Temukan 3 Minuman Bisa Picu Stroke, Ada yang Dikira Sehat
- Asik! Harga BBM Pertamax RON 92 Turun di SPBU se
- Bupati Dhito dan Gubernur DKI Jakarta Kerjasama untuk Menekan Kemiskinan
- Investasi Sentuh Rp9,8 Triliun, Produksi Migas Forel dan Terubuk Medco Bisa Sumbang 30 Ribu BOEPD
-
Tiba Dilokasi Debat, Para Capres
JAKARTA, DISWAY.ID- Para pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar tiba di lokasi debat keti ...[详细]
-
Resmi Perubahan Harga BBM Pertamina, Berlaku 17 Mei 2025 di Seluruh Indonesia
JAKARTA, DISWAY.ID -Cek update harga BBM Pertamina terbaru untuk hari Sabtu, 17 Mei 2025, mencakup b ...[详细]
-
Prospek Hilirisasi Nikel Menjanjikan, Pengamat Yakin PT Vale Indonesia Kian Solid Performa Bisnisnya
Warta Ekonomi, Jakarta - Perkembangan hilirisasi nikel di Indonesia dinilai memiliki prospek yang me ...[详细]
-
Jangan Telat! Klaim Saldo DANA Kaget Ratusan Ribu di Momen Jumat Berkah
SuaraJakarta.id - Dalam semangat berbagi di momen Jumat Berkah, ratusan ribu rupiah saldo DANA Kaget ...[详细]
-
Olah TKP Kebakaran Kubah Masjid Jakarta Islamic Center, Polisi: Kondisi di Dalam Masih Panas
SuaraJakarta.id - Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri tengah melakukan olah tempat kejadia ...[详细]
-
Portofolio Berkelanjutan Naik, Inklusi Keuangan Meluas: Bukti Akselerasi ESG Bank Mandiri
SuaraJakarta.id - Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya dalam mendukung agenda keberlanjutan nas ...[详细]
-
Uni Eropa Ancam Trump, Desak Negosiasi Tarif Impor Lebih Serius
Warta Ekonomi, Jakarta - Uni Eropa kompak menyuarakan keinginan mereka soal kesepakatan dagang yang ...[详细]
-
Pemkab Tangerang Buka Suara Soal Rencana Sanksi Pidana Pengelolaan TPA Jatiwaringin
TANGERANG, DISWAY.ID--Pemerintah Kabupaten Tangerang buka suara, terkait rencana penerapan sanksi pi ...[详细]
-
KDRT Rizky Billar, Polisi: Penyidik Periksa Lesti Kejora di Rumahnya Akibat Kondisinya Habis Luka
SuaraJakarta.id - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, penyidik Polres Metr ...[详细]
-
FOTO: Keindahan 'Mata Biru Muda', Mekarnya Bunga Nemophila di Jepang
Jakarta, CNN Indonesia-- Di Hitachi Seaside Park, Ibaraki, Jepang, pengunjung bis ...[详细]
Alasan Polda Metro Belum Cekal Firli Bahuri di Kasus Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK Terhadap SYL
Suksesnya Trihatma Kusuma Haliman Meneruskan Agung Podomoro Group Lewat Keputusan Berani dan Tepat
- 2 HP Jurnalis Raib Digondol Maling Saat Main Futsal di Kebon Jeruk
- Antisipasi PHK Massal, Pemerintah Diminta Perkuat Perlindungan Buruh dan Deregulasi Industri
- Pemprov Jabar Pastikan Renovasi SLBN A Pajajaran Tak Ganggu Pembelajaran
- Pemkab Tangerang Buka Suara Soal Rencana Sanksi Pidana Pengelolaan TPA Jatiwaringin
- Pelantikan Paus Leo XIV Simbol Harapan Baru Keadilan Ekonomi yang Diperjuangkan Koperasi
- Anggota Komisi IX DPR RI Kritik PP 28/2024, Aturan Kesehatan Dinilai 'Matikan' Industri Padat Karya
- Pemkab Tangerang Buka Suara Soal Rencana Sanksi Pidana Pengelolaan TPA Jatiwaringin