Bahlil Ungkap GAG Dulu Dikuasai Asing, Kini Dikelola Antam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa PT GAG Nikel merupakan anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam), yang tergabung dalam Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID).

"PT Gag Nikel ini yang punya adalah ANTAM, BUMN," kata Bahlil saat memberikan keterangan pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Lebih lanjut Ia menuturkan bila PT GAG Nikel memegang izin usaha produksi (IUP) yang diterbitkan pada 2017 dan telah beroperasi secara komersial sejak 2018. Perusahaan ini menjadi satu-satunya pemegang Kontrak Karya (KK) yang aktif melakukan kegiatan produksi di wilayah Raja Ampat.

Baca Juga: Tagar #SaveRajaAmpat Viral Karena Ancaman Tambang, Bahlil: Kami Akan Panggil Pemilik Usaha

Bahlil menyebut bahwa GAG Nikel dulunya merupakan bagian dari kontrak karya era 1997–1998 yang sempat dikuasai oleh pihak asing, sebelum akhirnya diambil alih oleh negara dan dikelola oleh Antam.

”Agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada KK PT GAG yang sekarang lagi mengelola, itu kan cuma satu ya, itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” tutur Bahlil.

Ia menegaskan bahwa aktivitas produksi GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, dilakukan dalam skala kecil dan tidak berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor nikel nasional.

“Satu tahun itu RKAB-nya 3 juta, 3 juta ton. Tidak sampai 0,0 sekian dari total produksi RKAB nikel kita,” ujar Bahlil. 

Baca Juga: Longsor Tewaskan 19 Orang, Bahlil Ancam Tarik Kewenangan Tambang ke Pusat

Ia menegaskan bahwa penghentian sementara ini bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan pertambangan tetap sesuai dengan kaidah lingkungan dan peraturan yang berlaku, mengingat Raja Ampat merupakan kawasan dengan nilai konservasi dan potensi pariwisata yang tinggi.

Bahlil juga berencana mengunjungi Pulau Gag secara langsung dalam kunjungannya ke wilayah Kepala Burung, termasuk Sorong, Fakfak, dan Bintuni, untuk mengecek kegiatan sumur minyak dan gas bumi di Papua Barat.